Pembahasan legalitas, perizinan & sertifikasi · terbaru di atas
Audit halal dapur SPPG/MBG menilai seluruh rantai pasok: bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong wajib halal & tertelusur. Wajib menunjuk Penyelia Halal; sertifikat dari BPJPH.
SLHS jasa boga terbit maksimal 14 hari kerja sejak berkas lengkap diverifikasi dinas kesehatan via OSS, dan berlaku 3 tahun. Untuk dapur MBG, SE Kemenkes 2025 memberi tenggat 1 bulan.
Syarat mitra dapur MBG: wajib berbadan hukum (BGN menolak akun perorangan), punya NPWP & NIB (KBLI 56290), SLHS, dan Sertifikat Halal. Penjelasan langkah mengurus legalitasnya.
Biaya TKDN: jalur Industri Kecil gratis (Rp0), program fasilitasi Kemenperin gratis (APBN, kuota terbatas), sedangkan jalur reguler/mandiri untuk industri menengah-besar belasan hingga puluhan juta rupiah tergantung man-days auditor LVI.
Cara membuat TKDN: penuhi NIB/KBLI industri di OSS-RBA, buat akun SIINas, input struktur biaya produksi, jalani verifikasi (otomatis untuk IK / audit lapangan LVI untuk industri besar), lalu sertifikat disahkan Pusat P3DN.
Durasi TKDN bergantung jalurnya: Industri Kecil rata-rata 5 hari kerja–2 minggu lewat self-assessment SIINas; jalur reguler sekitar 22 hari kerja–4 minggu termasuk audit lapangan LVI.
Standar TKDN untuk tender pemerintah: produk wajib diutamakan bila TKDN ≥25% + BMP sehingga total ≥40%. TKDN di atas 25% dapat preferensi harga; sektor seperti alkes (>60%) punya target lebih ketat.
Pengajuan TKDN dilakukan online satu pintu lewat portal SIINas Kemenperin. Industri Kecil mengurus mandiri; jalur reguler diverifikasi LVI (Sucofindo / Surveyor Indonesia) dan disahkan Pusat P3DN.
Beda UKL-UPL dan AMDAL terletak pada skala dampak lingkungan yang ditentukan lewat penapisan dan tingkat risiko KBLI. Dijelaskan juga beda AMDAL vs Andal — termasuk kapan usaha Anda wajib salah satunya.
Biaya AMDAL untuk sektor industri umumnya Rp150–350 juta ke atas, bergantung kompleksitas proyek, uji lab, honorarium tim ahli bersertifikat, dan sidang komisi. Penjelasan lengkap komponennya.
Durasi pengurusan AMDAL sekitar 60–120 hari kerja lewat sistem Amdalnet KLH; Persetujuan Lingkungan diterbitkan Pusat/Gubernur/Bupati sesuai kewenangan. Beroperasi tanpanya kena sanksi administratif hingga pidana.